Malaysia cari masalah lagi

Sebagian barang sumbangan dari luar negeri untuk para korban gempa di Sumatra Barat (Sumbar) dan Jambi ternyata merupakan produk kadaluarsa. Menurut pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produk kadaluarsa yang ditemukan BPOM berasal dari Malaysia.

Kepala BPOM, Husniah Rubiana Thamrin Akib, mengungkapkan hal tersebut ketika menggelar rapat koordinasi lintas sektor BPOM RI, di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat, Kamis (8/10). Hanya, dia tak merinci jenis produk sumbangan dari Malaysia yang kadaluarsa tersebut.

“Ini memang menyedihkan sekali, di mana negara kita sudah terkena musibah (tapi) masih ada negara yang tega memberikan bantuan barang kedaluwarsa. Padahal itu berbahaya jika dikosumsi,” sesal Husniah.

Karena itulah, sambungnya, pihak BPOM meningkatkan kewaspadaan terhadap barang sumbangan dari luar negeri, terutama jenis obat dan makanan. “Saya sudah instruksikan petugas di lokasi gempa untuk meningkatkan pengawasan,” tegas Husniah.

Menurut dia, ada sejumlah negara yang sepertinya sengaja memanfaatkan musibah di Indonesia. Mereka membuang sampah dengan dalih memberikan bantuan berupa obat dan makanan, namun kenyataannya bantuan produk obat dan makanan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan karena tak aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Ia mencontohkan, saat bencana tsunami di Aceh, akhir Desember 2004, beberapa negara memberikan bantuan obat dan makanan. Namun, setelah diteliti, ternyata bantuan tersebut sudah habis masa berlaku konsumsinya, yaitu berakhir pada 2002.

Begitu juga saat musibah gempa yang terjadi di Jogjakarta, akhir Mei 2006, pihaknya menemukan adanya bantuan produk obat dan makanan yang sudah kedaluwarsa. Dari pengalaman-pengalaman itu, Husniah menginstruksikan kepada seluruh petugas di lokasi gempa –di Sumbar (100 orang) maupun Jambi (70 orang)– untuk melihat langsung masa berlaku konsumsi jika ada produk obat dan makanan yang datang dari para donatur.

“Jika ada temuan agar langsung disingkirkan, sehingga masyarakat yang sudah tertimpa musibah tidak mendapat musibah lagi akibat mengkonsumsi obat atau makanan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi,” tandasnya.

Secara terpisah, Kasi Penyelidikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Padang, Anton, di Padang, mengatakan bahwa beberapa petugasnya menemukan obat-obatan bantuan yang kadaluarsa di beberapa posko bantuan di Kota Padang. Obat-obatan kadaluarsa tersebut, di antaranya, Amoxicillin dalam bentuk tablet, salep Betametoson, dan Amoxillin dalam bentuk sirup.
“Batas waktu kelayakan pakai yang tertera dalam kemasan obat-obatan tersebut adalah September 2009,” katanya.

BBPOM juga menemukan makanan kedaluwarsa yang diduga bantuan dari negara tetangga, yaitu selai nenas. Menurutnya, dalam bungkusan selai nenas tersebut tertera batas waktu kelayakannya Oktober 2009.

“Semua barang kadaluarsa yang ditemukan petugas di lapangan tersebut kami sita untuk seterusnya akan dilakukan pemusnahan,” jelasnya.

50 Persen Korban Gempa Terkena Gangguan Psikologis

PADANG - Selain evakuasi korban dan distribusi bantuan belum optimal, masalah baru mengancam korban gempa yang mengguncang Sumatera Barat (Sumbar) pada Rabu lalu (30/9). Memasuki minggu kedua pascagempa, gangguan jiwa mulai mengancam para korban. Terutama, mereka yang terkena dampak langsung.

Wakil Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) HB Saanin, Padang, dr Hafleziani memperkirakan 20 persen hingga 50 persen korban gempa terkena gangguan psikologis. ''Jika mereka tidak segera mendapat penanganan, tentu ini bisa berkelanjutan,'' ujar Hafleziani kepada Jawa Pos kemarin (10/10).

Menurut dia, jika gangguan psikologi korban gempa sudah sampai pada tingkat gangguan jiwa berat (gila), pemulihannya lebih sulit. Na­mun, tambah dia, selain penanganan tepat, kondisi awal psikologi korban juga ikut menentukan. Yang punya adaptasi cukup baik terhadap kondisi yang menimpa mereka relatif lebih kecil kemungkinan menderita gangguan jiwa berat. ''Tapi, mereka yang tidak kuat memang bisa langsung drop,'' terangnya.

Hingga kini, rumah sakit jiwa yang ditangani telah menerima dua pasien korban gempa. Menurut Hafleziani, kedua pasien itu me­nunjukkan gejala depresi berat, yaitu histeris secara berlebihan. ''Bisa jadi, kasus yang sama cukup banyak di lapangan. Hanya mereka belum dibawa ke sini,'' tuturnya.

Dia menyebut, potensi ancaman gangguan jiwa tersebut sebenarnya sudah ditangkap pemerintah. Melalui dinas kesehatan setempat, RSJ HB Saanin bersama sejumlah LSM siap bekerja sama dengan Depkes. Mereka bakal membentuk tim untuk segera mendata di lapangan. ''Baru berjalan awal minggu depan,'' terang Hafleziani.

Gempa Sumbar berkekuatan 7,9 skala Richter (BMKG merevisi dari sebelumnya 7,6 skala Richter) cukup beralasan memicu gangguan jiwa ma­syarakat. Selain merenggut ratusan korban jiwa dan ratusan lain masih hilang, ribuan rumah warga ikut hancur dan tinggal puing-puing.

Data terakhir Satkorlak Penang­gulangan Bencana di Sumbar ke­marin menyebutkan, 807 orang tewas, 891 luka berat, dan 241 orang hilang. Korban tewas ber­asal dari Kabupaten Padang Pariaman (314 orang), Kota Padang (314 orang), Kabupaten Agam (80 orang), Kota Pariaman (37 orang), Kabupaten Pesisir Selatan (11 orang), dan Kabupaten Solok (4 orang).

Sedangkan data rumah rusak berat di seluruh Sumbar yang tercatat berjumlah 135.100 unit. Yang rusak sedang 62.772 unit dan rusak ringan 66.585 unit.

Untuk menenangkan masyarakat, Kepala Stasiun Geofisika BMKG (Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika) Sumbar M. Taufik Gunawan menyatakan, prediksi gempa susulan disertai tsunami dalam waktu dekat yang beredar luas tidak berdasar. ''Sampai kini belum ada alat yang bisa memprediksi waktu terjadinya gempa,'' tegasnya.

Belakangan, kabar meresahkan itu telah beredar luas di antara warga melalui pesan singkat (SMS). Dalam pesan pendek tersebut, juga dikatakan beberapa kepulauan di Mentawai yang masih berada dalam wilayah Provinsi Sumbar akan tenggelam akibat gempa.

''Janganlah kita membuat resah masyarakat yang sudah tertimpa bencana seperti ini,'' tambah Taufik.

Selain gangguan kejiwaan, hingga kemarin korban di beberapa lokasi pengungsian juga meng­hadapi ancaman penyakit. Misalnya, banyak warga di Dusun Kapalo Koto, Patamuan, Padang, Pariaman, mulai terserang penyakit kulit, diare, demam, dan ISPA (infeksi saluran pernapasan atas).

Keterbatasan makanan, air bersih, dan tenda layak huni menjadi penyebab munculnya berbagai penyakit itu. ''Kami di sini masih butuh bantuan, terutama obat-obatan,'' ujar Wali Nagari Ka­palo Koto Irzal Zamzami. Selain itu, bantuan tenaga medis masih sangat terbatas yang ma­suk di daerahnya hingga kemarin.


http://www.jawapos.com/